Sumber gambar: tribunnews.com

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ‘doa’ adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan. Dari pengertian ini dapat kita pahami doa sebagai suatu percakapan khusus oleh umat manusia kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Sehubungan dengan itu, biasanya doa itu bersifat sakral, penuh hormat dan bersih dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.

Namun dalam beberapa fenomena sosial politik, tampak bahwa sering kali doa sudah bernuansa politik ketimbang kesakralannya sebagai suatu komunikasi antara umat manusia dengan Tuhan. Kejadian seperti itu sering kali mengundang ragam pandangan bahkan aneka perdebatan dari sudut pandang masing-masing.

Baca juga: Tingkah Laku Para Caleg Kita

Momentum itu jelas, tidak disia-siakan oleh media massa bahkan media mainstream-pun terbawa-bawa ikut menghebohkan kejadian itu di ruang publik. Kayaknya, ambil kesempatan menaikan rating nie… hehehe…

Hal yang menarik dari sandiwara politik itu adalah doa mulai dijadikan sebagai salah satu metode dalam berpolitik. Bahkan masing-masing pihak mengklaim bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Sedangkan doa lawan politiknya tidak mungkin didengar oleh Tuhan. Hebatnya lagi, urusan surga dan nerakapun dikaitkan dengan pilihan politik duniawi saat ini.

Saling klaim tentang doa, surga dan neraka itu, telah mengundang perdebatan sementara tuaian politiknya belum diketahui secara pasti. Namun dampaknya sudah mulai terasa terutama bagi warga yang tergolong awam dalam politik. Relasi sosial dan persaudaraan mereka mulai terganggu, bahkan ada yang mengalami gangguan berat, hingga berdampak terhadap berbagai kerugian sosial dan psikologis.

Baca Juga: Emosi Pro-Kontra Politik

Terkait fenomena politisasi doa di atas, saya ingin mengajak kita untuk coba mencermati cerita berikut ini.

Konon, suatu ketika di sebuah kerajaan, mengalami suatu peristiwa penting, yaitu panglima perangnya meninggal dunia karena sakit. Akibatnya jabatan panglima perang dalam kerajaan itu kosong. Lalu Sang Raja yang terkenal baik, sabar, murah hati, adil, arif dan bijaksana itu, hendak mengangkat pengganti panglima perang melalui proses seleksi. Menurut ketentuan seleksi yang berlaku kala itu, yakni setiap prajurit yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kepada Sang Raja, lalu menyertakan dukungan dari prajurit lainnya. Secara kebetulan saat itu hanya dua orang prajurit senior yang memenuhi syarat menjadi kandidat. Katakanlah Kandidat A dan Kandidat B.

Jauh sebelum tiba waktu penetapan panglima, dua kandidat itu sibuk mencari dukungan, serta mengajukan permohonan kepada Sang Raja, sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Masing-masing kandidat itu menghadap Sang Raja pada hari berbeda, yakni Kandidat A menghadap Sang Raja di hari Senin dan Kandidat B menghadap Sang Raja esoknya pada hari Selasa.

Setelah selesai menghadap Sang Raja, sekembalinya mereka kepada pendukung masing-masing, Kandidat A maupun B sama-sama mengklaim bahwa dirinya yang dipilih oleh Sang Raja untuk menduduki jabatan sebagai Panglima Perang. Rupanya dua kandidat panglima ini beserta pendukung masing-masing, sama-sama berambisi besar untuk meraih posisi penting sebagai Panglima Perang di kerajaan itu.

Ambisi itu sangat jelas terlihat dari berbagai kelakuan dan pernyataan-pernyataan mereka. Menurut Kandidat A bersama para pendukungnya bahwa pasti Kandidat A yang ditetapkan oleh Sang Raja menjadi Panglima Perang, karena merasa diri paling layak. Sambil menjelek-jelekkan Kandidat B. Hal yang sama juga diklaim oleh Kandidat B dan pendukungnya, juga menjelek-jelek Kandidat A. Mereka sama-sama membawa nama Sang Raja untuk mengklaim bahwa posisi Panglima Perang itu untuk mereka, sebelum waktunya tiba.

Hal yang mengherankan, kuasa dan kewenangan penentuan jabatan sebagai Panglima Perang itu ada di tangan Sang Raja, tetapi para kandidat beserta pendukungnya sebagai pemohon membuat dirinya seolah-olah bahwa kewenangan penentuan itu ada di tangannya sendiri. Dalam hal ini seolah-olah mereka menjadi pemohon sekaligus penentu. Sementara itu, Sang Raja pemilik kewenangan yang sesungguhnya, belum memberikan keputusan apapun, bahkan belum memberikan signal sedikitpun kepada siapa ia akan berkenan.

Baca juga: Apakah Rocky Gerung itu Sudah Gila

Lalu pertanyaannya, mengapa mereka saling mempertentangkan permohonan masing-masing? Toh kuasa penentuan ada di tangan Sang Raja. Hal pasti bahwa Sang Raja sudah memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan kepada siapa yang ia percayakan untuk menduduki jabatan itu. Tinggal menunggu waktu untuk penetapan panglima perang sesuai jadwal kerajaan. Sang Raja yang adil dan bijaksana itu, tak akan terpengaruh dengan berbagai saling klaim yang bergelora, maupun perdebatan yang berkecamuk. Sebab kewenangan itu mutlak di tangannya.

Kalau begitu, mengapa sesama pemohon harus bertengkar tentang permohonan (doa)? Sebab jawabannya bukan di tangan pemohon.

Hehehe… Ada-ada saja… mmm…

Salam Sehat untuk Kita Semua

Daud Amarato D.

Tulisan ini pernah dimuat di kompasiana.com:

https://www.kompasiana.com/daudamaratod/5c5cc04daeebe1563b003982/ketika-doa-mulai-dipolitisasi