Sumber Gambar: Pos-Kupang.com

Mengawali tulisan ini saya mengucapkan: “Selamat bertugas kepada 15 orang pejabat yang telah dipercayakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk memangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru dilantik pada hari Sabtu, 27 Juli 2019″. Semoga sukses membawa perubahan mewujudkan NTT Bangkit untuk Sejahtera.

Proses pengangkatan seorang ASN menjadi Pejabat JPT Pratama ini bukanlah suatu proses yang mudah karena telah melewati sejumlah tahapan yang cukup selektif. Hal itu berarti semua pejabat JPT Pratama yang baru dilantik tersebut telah memenuhi syarat formal dan kualitatif yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, tidak salah jika warga NTT menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik tersebut dalam mendukung Visi, Misi dan Program Pembangunan Gubernur NTT menuju NTT Bangkit untuk Sejahtera, lengkapnya: “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI”.

Adapun sejumlah harapan kepada para pejabat JPT Pratama yang baru dilantik, antara lain:

Pertama, diharapkan adanya gebrakan 100 hari pertama yang dapat dijadikan sebagai leverages (pengungkit) terhadap proses dan tahapan pelaksanaan program kerja pada hari-hari selanjutnya. Para pejabat tersebut dapat mengambil langkah-langkah strategis dan taktis maupun operasional yang koheren, sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki.

Dapat dibayangkan jika kewenangan penuh yang dimilikinya sebagai pejabat definitif, dimulai dengan langkah dan tahapan yang tepat dalam 100 hari pertama, maka harapan NTT Bangkit untuk mewujudkan Masyarakat Sejahtera akan segera terwujud. Pada konteks ini dibutuhkan suatu kecermatan dalam menetapkan langkah dan tahapan proses secara gradual untuk mewujudkan tujuan program kerja pada masing-masing perangkat daerah dengan capaian-capaian yang terukur secara bertahap.

Kedua, terkait dengan uraian di atas, tentu dibutuhkan kerja sama yang efektif dengan semua stakeholder internal dan eksternal, melalui koordinasi dan kolaborasi serta pengelolaan jejaring kerja yang efektif dan efisien.

Diharapkan koordinasi, kolaborasi serta pengelolaan jejaring kerja tersebut, dapat dikembangkan pada setiap program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindari berbagai hambatan teknis di lapangan.

Banyak kasus telah membuktikan bahwa akibat pejabat birokrasi kurang mampu mengidentifikasi dan mengelola semua stakeholder-nya, ada sejumlah proyek pemerintah yang tidak efektif. Bahkan ada beberapa proyek yang tak sempat dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, biasanya dibutuhkan kompetensi strategis dan taktikal dalam mengelola para stakeholder guna mendukung program dan kegiatan yang telah dan akan dicanangkan pada masing-masing perangkat daerah.

Ketiga, juga diharapkan adanya perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan budaya kerja dan nilai organisasi (berdasarkan Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2009). Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan perilaku aparatur dalam mengimplementasikan maklumat pelayanan publik (MPP), standar pelayanan (SP), standar pelayanan minimal (SPM), standar operasional prosedur (SOP) serta perilaku keseharian para ASN pada masing-masing perangkat daerah.

Selama ini terkesan bahwa kegiatan budaya kerja kurang mendapat perhatian, demikian pula dengan nilai-nilai organisasi. Akibatnya adalah tujuan budaya kerja untuk terus meningkatkan kinerja sering kali mengalami hambatan teknis karena perilaku ASN yang kurang sesuai harapan.

Para staf masih sangat tergantung pada instruksi, kontrol dan evaluasi pimpinan tertinggi birokrasi untuk mengefektifkan pelaksanaan budaya kerja dan penerapan nilai organisasi pada setiap perangkat daerah. Sementara itu, pimpinan tertinggi cukup sibuk dengan berbagai kegiatan mendesak lainnya. Untuk itu, kontrol dan evaluasi ini dapat didelegasikan, sesuai jenjang struktur dan bidang tugas yang ada.

Keempat, sehubungan dengan harapan untuk memperoleh capaian program dan kegiatan secara bertahap sebagaimana terurai di atas, diharapkan para Pejabat JPT Pratama dapat memastikan bahwa proyek perubahan yang sudah ada, terus dilaksanakan oleh masing-masing pejabat administrator dan pengawas pada unit kerja yang bersangkutan. Jika proyek perubahan tersebut terus berlanjut, maka akan membawa perubahan sesuai target yang telah ditetapkan pada masing-masing milestone (pentahapan utama) untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Hal ini dapat memberikan harapan besar untuk terjadinya perubahan menuju NTT Bangkit dan Sejahtera, sebab proses lahirnya proyek-proyek perubahan tersebut telah melewati proses pembelajaran yang benar dan telah dirancang output yang jelas dengan validasi yang terukur.

Selama ini terkesan ada pandangan bahwa seolah-olah proyek perubahan hanya sebagai prasyarat kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) semata. Padahal sesungguhnya berbagai inovasi pada semua proyek perubahan tersebut, telah dirancang untuk diimplementasikan pada beberapa tahun sebagai program dan kegiatan multi years pada jangka pendek, menengah dan panjang.

Dari hasil evaluasi pasca diklat pada beberapa kabupaten/kota se-NTT terhadap sejumlah proyek perubahan, ditemukan bahwa ada proyek perubahan yang sudah dilaksanakan secara konsisten, telah menghasilkan output, outcome dan benefit yang sungguh nyata bagi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik sehingga pada akhirnya akan diperoleh impact sebagaimana yang diharapkan.

Juga ditemukan fenomena berbeda bahwa ada pula proyek perubahan yang tidak berjalan karena berbagai alasan, antara lain: (1) Ada semacam anggapan bahwa proyek perubahan hanya sekedar sebagai syarat penyelesaian diklat kepemimpinan. (2) Kurangnya niat project leader yang bersangkutan untuk melanjutkan tahapan jangka menengah dan panjang. (3) Pejabat yang bersangkutan sebagai project leader mengalami mutasi, lalu pejabat yang baru (sebagai pengganti) tidak melanjutkannya, karena berbagai alasan. (4) Ada pula kasus-kasus tertentu bahwa pimpinan tertinggi kurang memberi perhatian terhadap implementasi proyek perubahan pada tahapan jangka menengah dan panjang, juga karena berbagai alasan.

Alasan keempat di atas, diharapkan dapat menjadi perhatian para Pejabat JPT Pratama yang baru, jika ingin melakukan perubahan pada perangkat daerah masing-masing. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dapat mendorong para Administrator dan Pengawas untuk mencanangkan program dan kegiatan sebagai proyek perubahan yang gradual dan konsisten untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini perlu didukung dengan cara membangun sistem kerja yang terstruktur serta langkah-langkah yang lebih sistematis menuju tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian cita-cita “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Selamat bertugas dan salam sukses…!!

Daud Amarato D.

Iklan