Wabah coronavirus (covid 19) yang saat ini sudah menjadi pandemi, telah meresahkan masyarakat dan terus menular hingga ke daerah-daerah dengan tingkat penyebaran yang cukup cepat. Fenomena ini kian menjadi perhatian dari semua pihak, termasuk seluruh pemerintah daerah (pemda), yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, terutama di daerah-daerah dengan tanda merah.

Saat ini hampir semua pemda telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain; adanya kebijakan tentang isolasi diri bagi semua warga di daerah yang bersangkutan, dan seterusnya hingga pada pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi wabah coronavirus tersebut.

Namun informasi dari beberapa orang masyarakat awam, diperoleh kabar (yang bersifat kasuistik/tidak umum) bahwa masih ada juga daerah tertentu yang belum melakukan pengadaan APD maupun sarana dan fasilitas kesehatan lainnya secara memadai untuk menangani pandemi coronavirus, karena masalah anggaran. Terkesan bahwa ada keraguan dan ketakutan tentang penggunaan anggaran yang belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengapa hal ini bisa terjadi?

Salah satu alasan (yang ingin dibahas dalam tulisan ini) yang dapat mengganggu pikiran para pengambil kebijakan di daerah adalah dalam postur APBD tidak adanya pos anggaran yang disiapkan untuk menangani pandemi wabah coronavirus.

Terkait dengan hal di atas, perlu diingat bahwa sebenarnya pemda tak perlu takut atau ragu-ragu mengeluarkan anggaran dari APBD untuk menanggulangi pandemi coronavirus di daerah yang bersangkutan. Sebab sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan oleh pemda dalam melakukan berbagai pengeluaran terkait pemenuhan kebutuhan yang darurat dan mendesak, demi keselamatan daerah dan rakyatnya.

Secara nasional, ketentuan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 27 ayat (4) bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Secara kewilayahan di tingkat daerah, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 68 ayat (1), yang tersirat dengan jelas bahwa belanja tidak terduga untuk keadaan darurat merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD. Kemudian diatur dalam Pasal 166 bahwa (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD; (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dasar hukum di atas telah diperkuat dengan ketentuan operasional dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2020.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian pemda, antara lain: (1) pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan coronavirus. (2) memprioritaskan penggunaan APBD untuk upaya antisipasi dan penanganan dampak penularan coronavirus. (3) Kepala Daerah harus membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penularan Virus Corona.

Hal utama terkait dengan topik tulisan ini adalah dalam pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 ini telah diatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Artinya pemda boleh menggunakan dulu anggaran yang ada, lalu akan dilakukan penyesuaian pada pembahasan dan penetapan Perubahan APBD di kemudian hari. Dengan demikian pemda tak perlu ragu-ragu lagi untuk menggunakan anggaran yang ada dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pandemi coronavirus.

Dengan penjelasan di atas, kepala daerah pemegang kuasa anggaran di tingkat daerah yang bersangkutan dapat melakukan realokasi bersama para pimpinan perangkat daerahnya untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi coronavirus tersebut. Selanjutnya hal ini akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terurai di atas.

Terkait dengan realokasi penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi coronavirus tersebut, beberapa hal mendasar yang mesti diperhatikan adalah pertama, jika belum ada ketentuan yang lebih tinggi untuk menjadi dasar bahwa daerah tersebut termasuk sebagai daerah bencana, maka pemda yang bersangkutan perlu mencermati dan melakukan telaah untuk memastikan bahwa wabah coronavirus pada daerahnya sudah memenuhi syarat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020, serta sejumlah ketentuan lainnya.

Apabila daerah yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan di atas, atau jika sudah ada ketentuan khusus sebagai dasar, maka pemda yang bersangkutan tak perlu takut dan ragu untuk segera mengambil kebijakan tentang penggunaan anggaran dalam APBD yang bersangkutan, guna menangani pandemi wabah coronavirus secepatnya. Sebab pemda memiliki kewenangan sebagaimana terurai di atas, untuk mengeluarkan pembiayaan dalam menanggulangi keadaan darurat kebencanaan, termasuk pandemi coronavirus saat ini.

Kedua, pemda perlu memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada DPRD sebagai mitra pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan sehubungan dengan kebijakan anggaran penanggulangan pandemic covid 19. Sebab bisa saja ada oknum-oknum tertentu yang akan mempersoalkan kebijakan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka energi para eksekutor akan terkuras untuk melakukan klarifikasi dan lain-lain. Hal yang diharapkan saat ini adalah semua pihak saling mendukung dan fokus pada upaya penyelamatan warga dari pandemi wabah coronavirus.

Ketiga, berdasarkan kewenangan yang ada, hal yang perlu dipertimbangkan dengan arif oleh pemda yang bersangkutan bahwa realokasi anggaran untuk keadaan darurat bencana tetap mempertimbangkan agar alokasi anggaran terdistribusi dengan baik, pada tiga kategori anggaran, yaitu: (a) anggaran pencegahan; (b) anggaran penanggulangan wabah, dan (c) anggaran penanganan pasca wabah. Hal ini perlu dilakukan agar perkiraan dan alokasi anggarannya sudah diperhitungkan dengan matang sejak dini. Dengan demikian anggaran tidak habis untuk pencegahan saja, lalu menjadi kurang dalam upaya penanganan wabah dan pasca wabah.

Dalam alokasi anggaran tersebut, salah satu hal yang perlu diantisipasi sejak awal adalah kesiapan anggaran pengadaan sarana perawatan pasien apabila jumlah pasien membludak. Alternatif tempat perawatan juga sudah mesti dipikirkan dan dianggarkan sejak awal. Selain itu pemda perlu memperhatikan kebutuhan warga terkait sembako, agar kebutuhan pokok minimal masyarakat tetap terjamin, sebagai wujud kehadiran negara untuk melindungi segenap warganya.

Keempat, diharapkan agar penggunaan anggaran dari APBD untuk menangani pandemi coronavirus tersebut tetap sesuai ketentuan yang berlaku, serta adanya pemantauan dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh para eksekutor. Kita tetap percaya bahwa tidak ada pihak yang mengambil kesempatan dalam situasi darurat ini.

Kebijakan, kemauan baik dan keberanian para kepala daerah dan para pimpinan perangkat daerah terkait, sangat diharapkan. Kepada semua lapisan masyarakat mari membantu dan mendukung penuh setiap upaya konkrit dari pemerintah dan para medis agar dapat mengefektifkan penanganan pandemi coronavirus ini.

Semoga pandemi coronavirus ini segera berakhir, amin…

Daud Amarato D, Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTT.