Benarkah Pancasila sedang dirongrong oleh Komunisme, Liberalisme dan Radikalisme? Ataukah mereka hanya bikin gaduh?

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan peristiwa sejarah yang mesti diingat oleh semua generasi di bangsa ini, dimana pada hari itu Bung Karno telah menyampaikan pidato lisannya tentang Pancasila sebagai Dasar Negara di negeri ini. Kemudian tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Hal yang menarik dari peristiwa 1 Juni 1945 adalah walaupun Bung Karno itu menyampaikan pidatonya secara lisan (tanpa rumusan tertulis dan tanpa judul), Bung Karno dapat menyampaikan isi pidato tentang dasar negara dengan sangat baik dan terstruktur. Selain karena Bung Karno memang fasih dalam hal berpidato, terutama karena Bung Karno menyampaikan suatu konsep yang terambil dari tatanan hidup keseharian Bangsa Indonesia sejak nenek moyang. Hal ini berarti bahwa Pancasila yang merupakan dasar NKRI, terlahir dari perilaku dan budaya asli Bangsa Indonesia, bukan hasil adopsi dari luar.

Menyadari akan hal di atas, Pancasila diyakini akan mampu mempertahankan ciri dan karakter Bangsa Indonesia, serta menjadi pandangan dan penuntun hidup bangsa dan negara guna mencapai tujuan pembangunan. Hal ini sudah teruji dan terbukti bahwa Pancasila merupakan dasar yang kokoh dan ideologi Bangsa Indonesia, sejak tahun 1945 hingga hari ini.

Namun demikian, dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila senantiasa menghadapi tantangan global, yakni adanya paham liberalisme vs komunisme, maupun tantangan internal, munculnya radikalisme. Dewasa ini kita sering menyaksikan perilaku radikalis dengan rasionalisasi yang tak dapat diterima oleh semua kalangan, kecuali oleh oknum pelaku itu sendiri.

Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan tiga paham tersebut di atas, dapat dipelajari dari berbagai sumber. Pada intinya paham komunisme adalah suatu ideologi yang mengedepankan kepemilikan bersama yang tidak mengakui hak perseorangan. Paham liberalisme adalah ideologi yang mengedepankan kebebasan berpikir bagi semua orang. Sedangkan radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham yang mengedepankan cara melakukan suatu perubahan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim.

Dalam konteks Indonesia, sangat terasa bahwa rupanya tiga paham tersebut di atas, memiliki pemahaman yang terbangun secara spesifik sehingga kemudian digunakan untuk dibentur-benturkan dengan ideologi Pancasila. Misalnya: komunisme lebih diartikan sebagai ideologi anti agama. Liberalisme diartikan sebagai ideologi kebebasan tanpa batas. Sedangkan radikalisme dipandang sebagai cara-cara keras dan ekstrim sebagai upaya wajar untuk melakukan suatu perubahan.

Dari pengertian di atas, terlihat dengan jelas bahwa ketiganya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang mengedepankan azas Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan dan demokrasi, serta keadilan sosial.

Akibat adanya perbedaan (bertentangan) seperti itu, terkesan bahwa seringkali situasi ini diolah sejumlah oknum tertentu untuk membangun pandangan orang bahwa mereka lebih Pancasilais, lalu seolah-olah yang lain tidak Pancasilais, guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan dalam situasi pandemi covid-19 saat inipun, masih saja ada oknum-oknum yang gemar bermain di seputaran isu-isu komunisme, liberalisme maupun radikalisme. Kejadian ini dikuatirkan dapat memperparah keadaan di negeri yang sedang dilanda pandemi Covid-19 ini.

Ambil saja satu contoh kasus tentang adanya dugaan kegiatan penyebaran ideologi khilafah di Kupang – NTT, dimana oknum yang terduga sebagai pelaku telah ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020 di Sikumana, Kupang (satuharapan.com, 30/05/2020) dan adanya informasi tentang HTI ditengarai masih sebarkan paham khilafah dan rekrut anggota di NTT (m.liputan6.com, 10/03/2020). Kejadian ini merupakan indikasi yang perlu diwaspadai bahwa rongrongan terhadap Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia dapat terjadi tanpa mengenal situasi dan kondisi.

Selain itu, ada juga fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu ada oknum tertentu yang hanya sering teriak komunis dengan indikator yang tak jelas, tetapi oknum ini tak pernah bicara tentang radikalisme yang juga ada di depan mata, walaupun radikalisme memiliki pergerakan yang lebih nyata. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai media sosial. Mestinya jika seseorang berpihak kepada Pancasila, maka semua hal yang terkait komunisme, liberalisme dan radikalisme harus dilawan. Bukan hanya berkoar-koar tentang komunisme, lalu seolah-olah radikalisme tidak mengganggu Pancasila. Demikian pula sebaliknya ada juga oknum yang lebih suka menggemakan radikalisme, seolah-olah menutup mata terhadap gerakan komunisme atau liberalisme. Ada apa dibalik semua ini? Hanya Tuhan yang tahu.

Sebaiknya saat ini kita semua (tanpa kecuali) lebih fokus dan bersatu, serta saling bersinergi dalam menghadapi musuh bersama yakni pandemi Covid-19, agar pandemi ini segera berlalu. Tak elok rasanya jika ada oknum yang ingin menambah soal dan beban negara dengan hal-hal yang kontraproduktif di saat negeri ini sedang berusaha melawan pandemi Covid-19.

Perilaku liberalis, komunis maupun radikalis, yang digemari oleh oknum-oknum tertentu itu, ketiganya memiliki daya rusak yang sama terhadap tatanan hidup berbangsa dan bernegara pada tanah air yang pancasilais ini. Lebih parahnya lagi, terkesan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan alasan melawan liberalisme atau komunisme dengan menggunakan cara-cara radikal. Ada oknum yang seenaknya menuding bahwa ada penganut komunisme atau liberalisme, tanpa dasar dan indikator yang jelas. Mereka lebih mendasarkan diri pada pandangan subjektif nan emosional yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.

Seringkali terlihat pada berbagai media sosial bahwa berdasarkan pandangan dan keyakinan pribadinya, ada oknum yang melakukan tindakan radikal terhadap mereka yang anggapnya tidak pancasilais. Tentu hal ini akan dapat mengganggu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Lebih membingungkan lagi, ada oknum yang suka menyuarakan adanya kebangkitan komunis di negeri ini, tetapi tak jelas siapa yang mereka maksudkan. Hal yang sama juga kadang terjadi terhadap mereka yang dituduh radikalis, kadang tak jelas juga siapa yang dimaksud radikalis.

Perilaku ‘asal menuduh’ semacam itu tentu dapat menimbulkan kegaduhan dalam hidup berbangsa dan bernegara serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena itu, ibarat beberapa orang dalam satu kampung menghembuskan isu atau berteriak, bahwa ada pencuri masuk kampung, tapi tak jelas pencurinya, hanya karena berdasarkan perasaan saja (asal ngomong). Kelakuan ini tentu akan membuat timbulnya kegaduhan dalam kampung yang bersangkutan, yang kemudian dapat berakibat kemana-mana bagi warga sekampung.

Menyikapi berbagai indikasi di atas, guna memastikan apakah benar ada pergerakan komunisme, liberalisme dan radikalisme yang merongrong Pancasila di Indonesia, serta menghindari terjadinya kegaduhan, saya mengusulkan beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

Pertama, semua orang perlu memastikan dulu kriteria dan indikator apa yang digunakan untuk menetapkan seseorang disebut komunis atau liberalis maupun radikalis, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengetahui kriteria dan indikator masing-masing dari komunis, liberalis maupun radikalis, maka akan menjadi jelas apa dasar untuk mengatakan siapa orang yang diduga atau dituding komunis atau liberalis maupun radikalis.

Kedua, jika kriteria dan indikator dimaksud sudah diketahui dengan jelas, maka segera lakukan identifikasi kepada para oknum yang diduga tersangkut dengan kriteria dan indikator tersebut di atas. Supaya jelas siapa orang yang wajib diproses guna mengatasi masalahnya.

Ketiga, jika sudah diperoleh data tentang oknum yang diduga tersangkut kriteria dan indikator komunis atau liberalis maupun radikalis itu, maka segera dilaporkan kepada pihak berwajib atau dipanggil oleh pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Supaya oknum bersangkutan memiliki status hukum yang jelas.

Keempat, selain hal-hal di atas, siapapun oknum yang sering berteriak atau menuding orang lain terlibat komunis, liberalis atau radikalis, sebaiknya oknum ini siapapun dia segera dilaporkan atau dipanggil oleh pihak berwajib untuk mempertangungjawabkan ucapannya, dari pada ia bicara tak jelas seenaknya lalu menimbulkan kegaduhan. Serta orang lain dapat terhindar dari fitnah. Ingatlah bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuh. Lalu apakah fitnah itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Apa beda fitnah dengan berita bohong (hoax)?

Menuding orang lain berdasarkan perasaan dan pendapat pribadi tanpa kriteria dan indikator yang jelas, merupakan kerja gampang yang dapat dilakukan oleh semua orang. Namun faktanya perilaku itu hanya menjangkiti oknum-oknum tertentu dalam jumlah yang sangat terbatas (sedikit). Hal ini berarti negara melalui pihak berwajib dapat segera mengidentifikasi para oknum yang bersangkutan, kemudian segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan menggunakan keempat usulan tersebut di atas tadi. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjamin kepastian apakah benar ada gangguan atau rongrongan sebagaimana yang terus didengungkan oleh sejumlah sumber? guna menghindari kegaduhan yang tak diinginkan.

Negara mesti menunjukkan wibawanya untuk segera bersikap kepada para oknum yang telah memenuhi syarat atau kriteria dan indikator yang jelas, termasuk para penyebar hoax dan aktor di belakang layarnya.

Saya berpendapat bahwa apabila ada oknum “orang besar” yang terduga sebagai aktor di belakang layar, lalu oknum yang bersangkutan diminta bolak balik saja ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, ia akan menjadi pusing dan capek. Dengan sendirinya ia akan berusaha untuk menahan diri dari perilaku itu. Bagaimana cara membuat mereka pusing bolak balik, saya kira bahwa pihak berwajib sudah tahu caranya. Jika negara seolah-olah melakukan pembiaran, maka para oknum yang terduga pembuat gaduh itu akan “merasa besar” serta akan semakin berkembang, kian merajalela dan menjadi-jadi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Saya yakin apabila ada oknum-oknum tertentu yang merasa seolah-olah ‘kebal hukum’, bahkan jika mau mencoba menggertak negara bahwa ia akan melakukan perlawanan apabila akan tangkap, namun jika didatangi oleh pihak kepolisian yang didukung TNI sebagai alat negara, maka oknum yang bersangkutan pasti akan menyerahkan diri untuk diproses secara hukum. Hal ini berarti bahwa kita hanya butuh ketegasan negara menggunakan kewenangannya untuk bersikap dan mengambil langkah-langkah konkrit, guna menegakan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa tegas tidak berarti kasar, apalagi sembrono.

Dengan adanya upaya-upaya di atas, diharapkan ragam perilaku komunis, liberalis dan radikalis yang bertentangan dengan Pancasila akan dapat diredam. Guna menjamin tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram, tenang dan damai berdasarkan Pancasila.

Selamat Hari Lahir Pancasila.

NKRI Harga Mati.

Daud Amarato D.